Pererat Sinergi dengan TNI AU, Dirut BPJS Kesehatan Hadiri Rakorniskes TNI AU

warta jogja May 06, 2024 0

WARTAJOGJA.ID – Seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat pada layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus berupaya mengembangkan layanan informasi digital bersama Fasilitas Kesehatan (Faskes) baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Di samping itu, BPJS Kesehatan juga terus membina hubungan baik dengan berbagai sektor, salah satunya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, yang menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan (RAKORNISKES) TNI Angkatan Udara 2024 di Kaliurang, Sleman (02/05), mengutarakan bahwa BPJS Kesehatan terus berusaha dalam peningkatan digitalisasi dengan mengembangkan aplikasi, antara lain dengan adanya fitur Antrean dan Konsultasi Online.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai BPJS Kesehatan, secara kelembagaan BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bukan badan usaha mencari profit. Ketika bergerak dalam layanan bidang kesehatan merupakan panggillan dari hati. Dalam perkembangannya, guna membantu mempermudah layanan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan mengembangkan sistem antrean online. Sistem antrean online ini diperuntukan untuk masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan agar mudah untuk melakukan pendaftaran meski sedang tidak ditempat. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan konsultasi secara online, ujar Ghufron.

Perubahan ke arah yang lebih baik terus diupayakan agar masyarakat dapat menggunakan layanan kesehatan dengan mudah. Antrean online dikembangkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan meski belum berada dilokasi. Begitu juga dengan konsultasi online, BPJS Kesehatan mengembangkan menu ini agar masyarakat dapat melakukan konsultasi dengan tenaga medis melalui aplikasi secara online dan tidak harus antre di faskes.

Pada kesempatan tersebut, apresiasi diberikan kepada TNI, dimana dari sebanyak 23.258 FKTP dan 3.112 FKRTL yang sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdapat 577 FKTP dan 112 FKRTL milik TNI. Kerjasama yang sudah terjalin ini diharapkan dapat terus berlangsung baik. Selain itu, hasil dari Kesan dan Pesan Setelah Layanan (KESSAN), Faskes TNI AU memperoleh rating 4.51 dari 5.

“Dalam menjaga mutu layanan kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan akreditasi dan pengecekan ke faskes dengan melakukan kredensial dan rekredensial. Selain itu, inovasi yang dikembangkan diantaranya adalah i-Care. Aplikasi I-Care merupakan wujud upaya peningkatan mutu layanan terutama bagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan untuk melakukan pengecekan data riwayat medis pasien secara elektronik. Dengan adanya aplikasi ini memberikan kemudahan untuk akses data sehingga dapat menunjang peningkatan layanan kesehatan baik faskes maupun Masyarakat,” ujar Ghufron.

Salah satu peserta RAKORNISKES, Dewi Gathmyr, menyampaikan, bahwa inovasi yang telah dilakukan BPJS Kesehatan sangat membantu khususnya penggunaan i-Care. Para tenaga medis mendapatkan akses riwayat pelayanan kesehatan pasien, jadi berdampak positif pada layanan kesehatan. Inovasi ini sangat membantu dan diharapkan dapat lebih baik lagi kedepannya.

“BPJS Kesehatan terus berupaya untuk mempemudah layanan yaitu salah satunya dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun kartu digital dari Aplikasi Mobile JKN. Kemudahan ini diperuntukkan kepada masyarakat apabila mengalami kehilangan kartu maupun rusak tetap dapat melakukan pemeriksaan ke faskes tanpa harus melakukan cetak ulang kartu fisik. Selain itu, penggunaan NIK juga mempermudah masyarakat dalam penggunaan satu identitas untuk akses ke faskes,” kata Dewi.

Ghufron juga menambahkan, kini layanan JKN menjadi cepat, salah satunya percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu yang menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan peserta.

“Kami berusaha untuk terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, salah satunya dengan tidak menerima fotokopi berkas dan janji layanan oleh faskes. Lalu kami juga menerapkan setara, yaitu dengan tidak membeda-bedakan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama,” tutup Ghufron.