WALHI Yogya dan PKBI DIY Gelar Dialog Dampak Langsung Perubahan Iklim
 |
WARTAJOGJA.ID : Perubahan iklim telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan seksual dan reproduksi pada perempuan.
Diantara dampak langsung yang terjadi adalah perubahan iklim memperparah peningkatan risiko kehamilan, seperti hipertensi, preeklamsia dan risiko kelahiran prematur.
Untuk mengatasi kompleksitas masalah ini dan menyebarkan pengetahuan yang relevan kepada masyarakat yang lebih luas, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY menggelar dialog perubahan iklim bersama media, Jumat (06/10/2023) siang
di Galery PKBI DIY Jalan Tamansiswa Gang Basuki MG II/558 Kapanewon Mergangsan, Yogyakarta.
Acara ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran tentang dampak perubahan iklim pada perempuan, serta risiko yang dihadapi oleh kelompok rentan.
Hadir beberapa narasumber yakni Dimas R Perdana, Deputi Direktur WALHI Yogyakarta dan Purwantining Tyas, Project Manager PKBI DIY.
Salah satu yang dibahas dalam dialog tentang perempuan yang terdampak nyata perubahan iklim. Namun sampai saat ini intervensi pada perempuan dan kaum marjinal lainnya masih belum terlihat sampai kini.
Dimas R Perdana, Deputi Direktur WALHI Yogyakarta, mengungkap saat ini di pesisir utara, tinggi daratan dengan air sudah sama. Pada 2050 diprediksi ada kenaikan 50 cm yang kemudian menjadikan muka air lebih tinggi dari daratan.
"Di selatan juga demikian, ada perubahan garis pantai di selatan Jogja. Ada temuan di beberapa titik, perubahan garis pantai semakin menjorok ke darat karena kenaikan permukaan air dan kerusakan di darat. Ini efek domino aktivitas manusia di darat berefek ke lingkungannya. Data IPPC, perubahan iklim terjadi secara nyata ditandai kenaikan air laut, mencairnya gletser di kutub.
Walhi juga mendeteksi ada kekeringan di Gunungkidul dan Kulon Progo. Ada kerusakan ekologis di kawasan esensial seperti aliran sungai Progo berpengaruh pada air tanah warga, akses air bersih terhambat," ungkapnya.
Dimas menambahkan, WALHI menitikberatkan penggunaan energi kotor, menjadi salah satu penyebab semakin parahnya kondisi. Saat ini energi terbarukan masih 15 persen digunakan, sementara dominasi PLTU Batubara belum juga berkurang.
"Walhi pernah advokasi di PLTU Cilacap, jaraknya dengan rumah warga sangat dekat dengan limbah abu yang sangat dekat. Tiap hari warga kumpulkan abu di teras rumahnya bisa setengah botol air mineral. Belum lagi yang masih terbang, ini rentan.
Dampaknya ada kenaikan penderita Ispa di sekitar PLTU Cilacap. Kita tak hanya bicara tentang krisis iklim tapi bagaimana terdampak, termasuk perempuan dan difabel. Ini yang juga harus diperhatikan," lanjutnya.
Sementara, Purwantining Tyas, Project Manager PKBI DIY menambahkan perempuan dan masyarakat rentan terdampak dengan situasi perubahan iklim. Suhu lebih tinggi, ketahanan bekerja di luar akan menurun dan perempuan menjadi terdampak secara langsung.
"Peran di keluarga saat ini masih diampu perempuan, menjaga sumber air, pangan bahkan kesehatan keluarga. Di sisi lain ia memiliki keterbatasan pengambilan kebijakan. Perempuan yang tidak sehat, ketika hamil bisa lahir sebagai disabilitas. Penyebabnya stres, kurangnya asupan gizi juga beban tanggung jawab yang diemban di keluarga. Situasi ini berdampak pada mental perempuan. Bagaimana beban berat ini akan semakin terasa bagi mereka membawa konsekuensi mental," tandasnya.
Dalam diskusi tersebut, muncul pula pembahasan terkait kemungkinan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak langsung dari perubahan iklim. Pemerintah kini tak boleh sibuk membahas mitigasi perubahan iklim karena dampaknya sudah terjadi.
"Negara saat ini hanya fokus dengan mitigasi, belum ada bantuan bagi warga terdampak perubahan iklim ini. Kita bicara perubahan iklim selalu berbasis program besar. Walhi mendorong, bahwa bumi sudah mendidih, perubahan iklim sudah terjadi, maka bukan lagi mitigasi namun adaptasi. Harapannya ada skema pembiayaan adaptasi perubahan iklim," pungkas Dimas (Cak/Rls)
Post a Comment