DPRD DIY Tetapkan Sultan-Pakualam Gubernur-Wagub 2022-2027
WARTAJOGJA.ID : Dalam rapat paripurna Selasa (9/8), semua fraksi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta satu nada mendukung visi misi ‘Pancamulia’ yang disampaikan Sultan Hamengku Buwono X.
DPRD sepakat menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Paduka Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2022-2027.
“Setelah melalui berbagai tahapan seperti yang diamanatkan oleh UU 1945 dan UU Keistimewaan. Maka hari ini kami menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Paduka Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Ketua DPRD DIY Nuryadi saat jumpa pers.
Dengan hasil penetapan ini, maka secara langkah selanjutnya adalah dengan mengirimkan surat permohonan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri untuk melantik Gubernur dan Wakil Gubernur pada 10 Oktober mendatang.
Nuryadi menyatakan keputusan ini diambil secara bulat oleh 55 anggota DPRD DIY. Dirinya berharap, pada 10 Oktober mendatang seluruh anggota DPRD DIY menghadiri pelantikan.
Dihadapan awak media, Sultan mewakili Pakualam mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPRD yang telah menyelesaikan berbagai tahapan terkait dengan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur lima tahun sekali.
“Sekarang saya berharap pelantikan oleh Presiden dilakukan tepat waktu pada 10 Oktober sebelum masalah jabatan di periode sebelumnya selesai,’ katanya.
Terkait dengan hasil penetapan ini, Sultan berpesan kepada pendukungnya untuk tidak merayakan penuh kemewahan. Mengingat saat ini pemulihan ekonomi akibat pandemic masih terus dilakukan pemerintah.
Terhadap visi misi kerja Gubernur-Wakil Gubernur 2022-2027 bertajuk ‘Pancamulia’ dimana program kerjanya memprioritaskan pengembangan kawasan selatan dengan menitikberatkan pada pembangunan desa. Seluruh fraksi di DPRD menyatakan setuju.
Mewakili Fraksi PKS, juru biara Sofyan S Darmawan, melihat kedepan Pemda DIY lebih memberikan peluang kepada sekolah untuk berperan aktif dalam menghilangkan kejahatan jalanan pelajar dan menurunkan angka permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur akibat pergaulan bebas.
“Hal ini akan terwujud diantaranya dengan peran aktif guru dalam meningkatkan kecerdasan, perbaikan akhlak dan spiritualitas peserta didik sesuai agama masing-masing,’ katanya.
Dari Ketua fraksi PDIP, Dwi Wahyu Budiantoro menyatakan reformasi yang diusung oleh Gubernur hendaknya didasarkan pada hasil pemetaan kondisi Kawasan Selatan, dan Utara. Sehingga diperoleh kondisi objektif di Desa dan menjadi pijakan penentuan program pembangunan.
“Pemerintah DIY dalam menetapkan program-program yang menjadi prioritas baik dibidang Ekonomi, Pariwisata, Kebudayaan, Sosial, Pendidikan dan Lingkungan Hidup hendaknya menyusun ‘grand design’ secara terstruktur dan sistematis dan berkoordinasi Kabupaten/kota,” kata Dwi.
Perlunya “grand design” tersebut untuk memecah kendala-kendala ego sektoral dalam program-program yang terkoneksi dengan sektor-sektor lainnya (multi sektor) yang kadang kendala tersebut menjadi penghambat jalannya pembangunan yang menjadi prioritas. (Cak/Rls)
Post a Comment