PKL Malioboro Adukan Rencana Relokasi Pemda Ke LBH

jogjaboom January 11, 2022 0

Kawasan Malioboro (ist) 

WARTAJOGJA.ID: Pemda DIY berencana merelokasi PKL di Malioboro demi mewujudkan Sumbu Filosofi Yogya di kawasan Malioboro sebagai warisan dunia pada Januari 2022 ini. 

Sumbu Filosofi Yogya tengah diajukan menjadi salah satu Warisan Budaya Dunia Tak Benda UNESCO sehingga Pemda DIY berencana menata Malioboro dengan rencana relokasi itu.

Namun para pedagang kaki lima (PKL) keberatan karena relokasi itu dinilai terlalu cepat. Sejumlah perwakilan PKL di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta di Kotagede, Kota Yogyakarta, Selasa (11/1). Mereka meminta bantuan agar rencana relokasi PKL Malioboro oleh Pemda DIY bisa ditunda.

"Intinya kita tidak menolak program pemerintah. Kita  sama sekali tidak menolak, hanya permohonan waktu diundur saja karena betul-betul kita barusan terbelenggu musibah corona 2 tahun lebih ini pun dianggap belum selesai," kata Purwandi (66) salah seorang PKL kaos Malioboro ditemui di LBH Yogya.

Dia berharap agar rencana relokasi ini ditunda paling tidak hingga mendapatkan tempat yang representatif. Menurutnya lokasi relokasi yang akan ditempati PKL yaitu eks gedung Dinas Pariwisata DIY dan eks gedung Bioskop Indra masih kurang baik. 

"Kita minta bantuan hukum mudah-mudahan nanti permohonan kita semua terkabul gitu aja," katanya. 

Supriyati (38) PKL lainnya mengatakan bahwa relokasi ini kurang transparan dan mendadak. Dia baru mendapatkan sosialisasi pada November 2021. Sementara informasi rencana relokasi Januari 2022 dia dapat dari media massa.

"Terlalu mendadak dan tidak ada transparansi dari pemerintah. Seperti dilihat kan (gedung untuk relokasi) seperti shelter darurat, itu belum ada yang permanen seperti itu," katanya yang akan direlokasi di eks gedung Dinas Pariwisata DIY.

Meski saat ini sudah masuk bulan Januari, Supriyati juga belum tahu tanggal relokasi dimulai. Sama seperti harapan Purwandi, dia meminta relokasi ini ditunda terlebih dahulu. 

"Otomatis kekhawatiran omzet kita, babat alas lagi. Tunda sebisa mungkin sampai pemerintah siap tempatnya. Yang sekarang kurang strategis," katanya.

Divisi Penelitian LBH Yogyakarta Era Harivah mengatakan bahwa rencana relokasi PKL Malioboro oleh Pemda DIY ini terkesan tergesa-gesa. Relokasi ini juga dianggap mengabaikan prinsip partisipasi dari masyarakat. 

"Kami menyayangkan ketika kebijakan tersebut dilakukan di masa-masa pandemi di mana kondisi ekonomi warga belum pulih seutuhnya dan masih berfokus pada pemulihan kesehatan," kata Era.

LBH Yogyakarta sendiri per hari ini telah membuka rumah aduan bagi para PKL Malioboro. Para PKL dipersilakan datang dan membuat aduan. 

"Sehingga ke depan kami akan melakukan advokasi terhadap rencana relokasi pedagang kaki lima Malioboro tersebut," jelasnya. 

Era juga tak menampik bahwa dalam kebijakan relokasi ini ada dugaan pelanggaran administratif, terutama pada tahap perencanaan. 

"Di situ tidak melalui tahap dengar pendapat dari masyarakat khususnya masyarakat Malioboro sendiri. Itu yang kemudian jadi sorotan bagi kita," tegasnya. (Yat/Rls)