IDI Dukung Sultan HB X Tempuh Lockdown
 |
| Logo IDI HUT ke 70 (ist) |
WARTAJOGJA.ID : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mempertimbangkan opsi karantina wilayah atau lockdown untuk membendung masifnya penyebaran Covid-19.
"Kalau memang Sultan sudah menghendaki itu, saya sangat mendukung," kata Ketua IDI Wilayah DIY Joko Murdiyanto saat dihubungi, Sabtu (19/6).
Joko meyakini sang Gubernur berkata demikian dengan berbagai pertimbangan dan masukan. Termasuk dari dampak perekonimian, menurutnya juga sudah dipikirkan matang-matang oleh Sultan.
"Memang ini berat, resiko dari ekonomi pasti ya," kata Joko.
Meski, bagi IDI, situasi akan banyaknya tenaga kesehatan (nakes) sekarang yang mulai kewalahan tidak bisa dikesampingkan.
Selain berjibaku dalam penanganan Covid-19, para nakes juga tengah terlibat untuk menyukseskan akselerasi program vaksinasi. Kondisi ini, kata Joko, tentu membuat mereka yang bertugas di garda terdepan ini kian kelimpungan.
Apalagi target vaksinasi harian juga tidak sedikit. Semua demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity 70 persen dari populasi masyarakat Indonesia.
Bagi Joko, lockdown diperlukan dengan segala ketegasannya demi mencegah kian bertambahnya pasien akibat mobilitas masyarakat. Tentu jika kasus tak henti-hentinya bermunculan, para nakes makin kewalahan. Di satu sisi mereka juga tidak kebal dari paparan virus Corona.
Ia mengisahkan pengalamannya berkunjung ke Kudus, Jawa Tengah belum lama ini. Joko dengan mata kepalanya menyaksikan bagiamana para nakes di sana tumbang satu per satu akibat infeksi Covid-19.
Sementara ketersediaan tempat tidur milik Kota Kretek itu mulai terisi sesak. Tak sedikit para nakes yang terpapar dialihkan ke rumah sakit rujukan di kabupaten/kota tetangga.
"Berapa puluh tenaga kesehatan sudah terpapar. Rumah sakit sudah tidak bisa menerima, di kirim ke Demak, Pati, Semarang dan sekarang sekitarnya juga sudah mulai penuh. Salah seorang dokter di sana menyampaikan kebutuhan kami oksigen naik sementara pasokan mulai menipis," tegasnya.
"Jadi ibarat perang itu, dokter perawat sebagainya itu kan tentara di garis depan. Kalau tentara di garis depan banyak yang lumpuh kira-kira, musuh bisa menguasai kita ndak? Ya pasti," sambung dia.
Menurut Joko, penanganan Covid-19 wajib hukumnya dilakukan secara serentak dari hulu ke hilir. Jika nakes selama ini telah menjalankan tugasnya termasuk menyediakan rumah sakit, melalui kebijakan lockdown ini maka masyarakat terdorong atau setidaknya terpaksa menerapkan protokol kesehatan demi kepentingan bersama.
"Betul-betul membangun kesadaran bersama, kalau sepotong-sepotong susah. Kalau satu sisi nanti ya muter terus tidak selesai-selesai," tuturnya.
Karantina wilayah, kata Joko, seharusnya bisa jauh lebih efektif ketimbang pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang sifatnya cuma setengah-setengah. Menilik pengalaman di berbagai negara, Covid-19 bisa lebih cepat dikendalikan usai lockdown diterapkan.
Harapan IDI, ketika lockdown nantinya benar-benar diterapkan di DIY, provinsi lain berkenan menerapkan kebijakan serupa demi hasil optimal dan potensi penyebaran yang lebih minimal.
"Di beberapa literatur yang saya baca, apa jadinya orang pada sakit pertumbuhan naik tapi banyak yang sakit. Apa yang bisa dirasakan. Pandemi itu panglimanya kesehatannya, kalau kemudian ada masalah di ekonomi orang kesehatan juga sangat paham dan harus ditangani bersama," paparnya.
"Ibarat pepatah itu mundur satu langkah nanti maju puluhan langkah. Daripada melangkah sedikit-sedikit tapi semuanya jadi serba berjatuhan," lanjut Joko.
Joko di satu sisi menyadari, kebijakan lockdown bakal sangat tidak mengenakkan bagi Sultan. Tapi, sudah menjadi kewajiban ketua IDI untuk melindungi para tenaga kesehatan.
"Dari sisi IDI ya kami sangat mendukung (lockdown). Karena tenaga kami sekarang sudah mulai lelah. Semua lelah, masyarakat lelah tenaga kesehatan lelah, dokter juga lelah," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai tidak ada cara yang lebih tepat selain karantina wilayah atau lockdown secara total ketika pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro tak cukup menanggulangi masifnya penyebaran Covid-19.
Lockdown, kata Sultan, berpeluang diberlakukan jika PPKM berbasis mikro yang bahkan sudah dimodifikasi lebih ketat dari segi perizinan dan pengawasan kegiatan masyarakat, ke depan ternyata masih belum bisa diandalkan membendung sebaran Covid-19.
Parameter lain, adalah ketika tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 telah mencapai batasnya. (Yan)
Post a Comment