BPKP Bersama Seluruh Pemda dan APIP DIY Sinergi Kawal Pemulihan Sektor Pariwisata
 |
| Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan DIY di Gedung Pracimasono, Komplek Kepatihan Pemda DIY, Rabu (19/5). |
WARTAJOGJA.ID: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama seluruh Pemda dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merumuskan strategi pengawasan keuangan dan pembangunan guna menguatkan komitmen bersama serta memastikan efektivitas keuangan dan pembangunan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan DIY di sektor pariwisata.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menekankan, program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus selaras dan fokus untuk mendukung pemulihan ekonomi ditengah pandemi yang belum sepenuhnya berakhir.
“Ada tiga kunci agar pemulihan ekonomi lebih cepat, yaitu anggaran pemerintah pusat dan daerah (APBN dan APBD) yang efektif dan efisien mendukung prioritas pembangunan, serta peningkatan investasi karena prosedur yang semakin mudah”, katanya usai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan DIY di Gedung Pracimasono, Komplek Kepatihan Pemda DIY, Rabu (19/5).
Oleh karena itu kata Ateh, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program/kegiatan/sub-kegiatannya termasuk prioritas anggarannya.
“Saat ini sistem informasi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD sudah siap digunakan dan dalam pelaksanaannya tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama APIP di daerah”, katanya.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi pengawasan perlu dikedepankan untuk memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu tambah dia, APIP daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik risiko daerah setempat atau pengawasan tematik daerah.
“Perwakilan BPKP DIY telah merumuskan dua pengawasan tematik daerah Tahun 2021, yaitu program desa mandiri budaya, dan pengembangan pariwisata super prioritas Borobudur”, imbuhnya.
Sementara itu ditempat yang sama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengapresiasi peran BPKP yang telah membantu mengawal program strategis di DIY, khususnya sektor pariwisata.
“Terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemda DIY dalam membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik”, ungkapnya.
Untuk itu, atas nama Pemerintah DIY, Sri Sultan berharap agar sinergi pengawasan mampu membangkitkan kembali (gumregah) sektor pariwisata khususnya wilayah DIY, serta pemulihan ekonomi nasional pada umumnya.
Rapat Koordinasi Pengawasan Intern ini mengangkat tema wisata gumregah, ekonomi cerah. menghadirkan narasumber Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Miyono, dan Kepala Perwakilan BPKP DIY Slamet Tulus Wahyana, serta dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, seluruh Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Inspektur di wilayah DIY. (Cak/Rls)
Post a Comment