Tampil Di Acara Susi Cek Ombak, Firli Bahuri Beberkan Latar Tahanan KPK Divaksin Covid-19
 |
| Ketua KPK Firli Bahuri (ist) |
WARTAJOGJA.ID : Upaya pemberantasan korupsi terus digencarkan KPK di masa pandemi Covid-19. Sejumlah kasus-kasus kakap telah berhasil terungkap meski wabah pandemi belum juga mereda.
Masih terngiang dalam ikatan praktik korupsi yang ternyata tidak "padam" di tengah pandemi Covid-19 yang telah melanda Tanah Air selama satu tahun bekalangan.
Sejumlah penangkapan dilakukan oleh KPK, termasuk dua menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sejak awal pandemi melanda di bulan Maret 2020, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan pihaknya tetap bekerja untuk mengendus dan menemukan tindak pidana korupsi. Penanganan pandemi Covid-19 juga tak luput dari pengawasan KPK.
Firli pun mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah pandemi, terlebih ada ancaman hukuman mati bagi pelakunya.
Namun, meski sudah diperingatkan oleh Ketua KPK, nyatanya, praktik korupsi masih tetap terjadi.
Diantaranya penindakan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 November 2020.
Tak berselang lama, mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara juga tersandung kasus korupsi.
Penetapan tersangka Juliari merupakan buntut dari OTT yang digelar KPK pada 5 Desember 2020.
Bukan hanya membuat surat edaran dalam penanganan pandemi Covid-19 agar tidak terjerat kasus korupsi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membentuk belasan Satuan tugas (Satgas) pencegahan dan penindakan.
Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri saat berbincang dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam program Metro TV “Susi Cek Ombak” yang disiarkan pada Rabu malam (24/3).
Firli mengatakan, KPK bekerja keras membantu pemerintah dalam rangka penyelamatan jiwa manusia, dan menjamin kesehatan seluruh warga Indonesia.
“Krisis ekonomi, krisis kesehatan tidak boleh terjadi, karenanya KPK membantu pemerintah mulai dari KPK bekerjasama dengan BPKP, BPK, termasuk dengan LKPP, itu untuk memastikan bahwa seluruh proses hal-hal kegiatan terkait penanganan pandemi covid bisa berjalan dan tidak melanggar hukum,” ujar Firli Rabu malam (24/3).
Sehingga kata Firli, KPK membuat surat edaran yang menjelaskan bagaimana cara pengadaan barang dan jasa di masa pandemi, bagaimana cara menerima bantuan dari pihak ketiga dan turunannya.
“Dan berikutnya Bu Susi, kita sudah membuat 15 satgas pencegahan. Yang bekerja di Kementerian/Lembaga khusus di satgas penanganan Covid-19. Disamping itu, KPK juga bekerja keras Bu membuat Satgas untuk penindakan terhadap setiap celah terjadinya tindak korupsi,” jelas Firli.
Tak hanya itu kata Firli, pendidikan masyarakat juga menjadi penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Salah satunya adalag membuat tim penyuluh anti korupsi.
“Dalam suatu teori, korupsi terjadi karena ada kekuasaan, ditambah kesempatan, minusnya integritas. Dan ini kita sebar di kelompok masyarakat. Kita semakin banyak orang yang berintegritas, semakin tidak ada korupsi,” terang Firli.
Pendidikan masyarakat yang mengutamakan untuk meningkatkan integritas, baik di masyarakat maupun aparatur negara menjadi program unggulan KPK saat ini.
“Kita membangun integritas bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota termasuk juga dunia kampus,” kata Firli. (Pin)
Post a Comment