News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Picu Ricuh, Presiden Jokowi Didesak Segera Cabut UU Cipta Kerja

Picu Ricuh, Presiden Jokowi Didesak Segera Cabut UU Cipta Kerja







Anggota DPRD DIY Erlia Risti (kemeja biru) dan beberapa anggota DPRD DIY lain saat menemui pengunjuk rasa d DPRD DIY Kamis (8/10).


WARTAJOGJA.ID: Demonstrasi massa penolak UU Omnibus Law Cipta Kerja berkobar di sejumlah daerah Indonesia.

Tak terkecuali di Yogyakarta yang akhirnya berakhir ricuh seperti di kawasan Malioboro pada Kamis 8 Oktober 2020.

Melihat fenomena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun didesak segara mengambil langkah agar penolakan dari berbagai elemen masyarakat khususnya buruh itu didengarkan demi menjaga kondusifitas.

"Kami berharap presiden dapat  mencabut UU ini karena dengan kondisi pandemi Covid-19 ini akhirnya justru terjadi gelombang demo di mana mana," ujar anggota DPRD DIY Erlia Risti di sela menemui pengunjuk rasa di halaman DPRD DIY Kamis (8/10).

Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menuturkan pihaknya pun melihat dari berbagai aksi demo menolak UU Cipta Kerja itu arahnya juga semakin mengarah kepada tindakan anarkis. Bukan sekedar menyalurkan pendapat.

"Semoga dari kejadian kejadian akibat UU Cipta Kerja ini bisa benar benar menjadi pemikiran presiden untuk membatalkan dan mencabut UU ini," ujar Erlia.

Erlia menuturkan, sikap Demokrat dari pusat hingga daerah sudah jelas yakni menolak UU ini. 




 Anggota DPRD DIY Erlia Risti saat menemui pengunjuk rasa di halaman DPRD DIY Kamis (8/10).

"Kami mohon maaf karena kami memang di pusat (DPR RI) kurang suara sehingga tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan (untuk menolak UU ini)," kata dia.

Sebelumnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020) malam lalu diwarnai aksi meninggalkan persidangan (walk out) oleh Fraksi Partai Demokrat.

Demokrat melakukan walkout karena menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Walkout Fraksi Demokrat dilakukan setelah sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman tidak diberi kesempatan bicara oleh pimpinan sidang. 

Dalam kericuhan demonstrasi di DPRD DIY itu, tak hanya Gedung DPRD DIY yang rusak akibat dilempari batu oleh massa. Sebuah toko yang kesehariannya beraktivitas sebagai kafe/restoran di Jalan Malioboro juga habis terbakar.

Sejumlah kendaraan yang terparkir di kawasan DPRD juga ikut dirusak dan halaman gedung parlemen itu penuh coretan umpatan kasar kepada parlemen hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap berperan atas lahirnya UU kontroversial itu. (Arifin)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a comment