Begini Apresiasi MPR RI Pada Sri Sultan Dalam Tangani COVID-19

warta jogja October 28, 2020 0

Sri Sultan Hamengku Buwono X (ist)

WARTAJOGJA.ID : Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima audiensi Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan di Gedhong Wilis, Komplek Kepatihan, Selasa (27/10) siang. Sjarifuddin Hasan secara khusus hadir untuk mengetahui lebih jauh mengenai langkah Pemda DIY dalam melakukan penanganan COVID-19.

Ditemui seusai audiensi, Sjarifuddin menyatakan apresiasinya atas langkah Gubernur DIY yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pemberantasan COVID-19. “Pengalaman beliau (Sri Sultan, -red) bagaimana memposisikan rakyat itu sebagai subjek, sehingga secara tidak langsung, itu merangsang rakyat sendiri agar sadar, misalnya memakai masker tanpa dikomando,” jelasnya.

Di samping itu, Sjarifuddin menambahkan, “Menurut beliau, istilah lockdown itu, lebih kepada masyarakat itu tahu kalau yang sakit harus di rumah, kalau yang sehat bisa beraktivitas dengan penerapan protokol kesehatan. Beliau juga memberikan bekal agar rakyat menjaga imunitas, dengan diberikan vitamin dan sebagainya. Yang selanjutnya itu tracing, jadi semua yang datang ke setiap desa didata secara akurat, sehingga kalau terjadi penularan bisa dilakukan tracing. Itulah yang membuat kondisi di Jogja itu luar biasa,” imbuh Sjarifuddin.

Di samping itu, Gubernur DIY juga telah melakukan langkah antisipasi mengingat satu hingga dua bulan mendatang, mahasiswa luar Jawa akan masuk ke Jogja. “Pendidikan sudah dimulai, begitu juga dengan industri hotel. Beliau memberikan kebijakan dan para asosiasi yang bergerak mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi bukan hanya top-down, namun juga bottom-up, jadi tetap mengajak masyarakat menjadi subjek,” tukas Sjarifuddin. 

Tak hanya berbicara soal penanganan COVID-19, Sjarifuddin mengemukakan bahwa pihaknya banyak mendapat masukan dari Sri Sultan terutama terkait dengan amandemen. “Selain amandemen, kita juga bicara soal otonomi daerah. Beliau memberikan gambaran tentang bagaimana otonomi daerah sebenarnya sebab pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengetahui wilayahnya, demikian juga menertibkan keamanan daerah masing-masing,” imbuhnya.

Hal terakhir yang menjadi pembahasan adalah terkait menjaga pola komunikasi dengan berbagai kalangan. “Komunikasi dengan stakeholder, mahasiswa, aparat, cendekiawan universitas, harus terus dijalankan. Sehingga, kalau ada persoalan, secara otomatis mereka akan memberikan feedback untuk mengatasi persoalan. Itulah yang membuat Jogja ini semakin baik,” tambahnya.

Ke depan, Sjarifuddin bertutur bahwa segala masukan dan pandangan dari Gubernur DIY tersebut akan dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan di MPR. "Pandangan beliau akan kami bawa ke MPR untuk dijadikan salah satu masukan yang sangat berarti khususnya dalam melakukan amandemen,” tutup Sjarifuddin.(***)