Komisi B DPRD DIY : Perpanjangan Tanggap Darurat Relevan

warta jogja May 27, 2020 0

WARTAJOGJA.ID: Ketua Komisi B DPRD DIY Danang Wahyu Broto menilai langkah perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19 selama sebulan hingga akhir Juni yang ditempuh Pemda DIY sudah tepat.

“Kami sepakat dan mendukung keputusan Gubernur DIY terkait perpanjangan masa tanggap darurat, yang penting tidak pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar),” ujar Danang Rabu (27/5/2020).

Alasan politikus Gerindra itu karena saat ini pemulihan perekonomian dampak pandemi masih berlangsung dan bantual sosial juga masih disalurkan ke masyarakat.

Danang menuturkan kondisi transmisi penularan di DIY sempat terpantau menurun setelah dua hari lalu, yakni 25-26 Mei 2020  tidak ada penambahan kasus positif Covid 19.

Menurutnya masa tanggap darurat yang diperpanjang masih cukup relevan untuk menggenjot bantuan tunai dan sembako yang saat ini masih proses distribusi di masyarakat.

“Bansos warga terdampak Covid masih proses distribusi. Jangan sampai itu terhambat hanya karena status baru,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menuturkan bantuan sosial (bansos) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang masih terus berjalan. Namun, hal itu tampaknya tak akan berlangsung lama lantaran berdasarkan hitungan kekuatan keuangan pemerintah hanya cukup sampai Juli.

“Selain alasan utama dari kondisi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pertimbangan lain yakni berkaitan dengan uji coba new normal juga menjadi dasar lainnya,” ujar Aji.

Masyarakat pun mau tak mau harus mampu menggerakkan roda perekonomiannya kembali meski pandemi COVID-19 belum juga surut.

Aji mengatakan, persiapan new normal atau era baru di tengah pandemi memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas untuk menunjang perekonomian.

Pasalnya, baik Pemerintah pusat dan juga Pemda DIY secara perhitungan keuangan untuk penyaluran bansos hanya akan sampai pada akhir Juni.

"Juli nanti kan sudah new normal. Sementara perhitungan keuangan APBN dan APBD hanya sampai di Juli. Selanjutnya masyarakat sudah menggerakkan perekonomian," katanya.

Pemda DIY mencermati, perhitungan kekuatan ekonomi untuk penyaluran Bansos tersebut hanya mampu sampai Juli.

Untuk itu, lanjut dia, roda ekonomi pun sudah harus bergulir pada Juli nanti. Ia mengatakan, masyarakat tidak bisa berpangku tangan terus menerus dengan pemerintah.

"Karena ada bantuan sosial namun, roda perekonomian tak jalan kan percuma," imbuhnya.

(Rls/Dtc)