Kemenko PM Ajak Perguruan Tinggi Hadirkan Dampak Terukur bagi Desa dalam Pengentasan Kemiskinan
WARTAJOGJA.ID – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan Dialog Interaktif bertema “Kampus Berdampak untuk Desa: Mendorong Inovasi dan Pemberdayaan dalam Pengentasan Kemiskinan” di Auditorium FIKK, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kamis (5/11/2026). Forum ini bertujuan merumuskan peran perguruan tinggi dalam menurunkan kemiskinan di desa.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc. menyampaikan bahwa pemerintah telah menggeser arah kebijakan dari berorientasi bantuan sosial menjadi berorientasi pemberdayaan. Pergeseran ini dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dengan tiga strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan. Agar intervensi tepat sasaran, Kemenko PM telah menetapkan 16.550 desa/kelurahan sebagai lokasi prioritas melalui Keputusan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2026.
Upaya tersebut didukung di antaranya empat program prioritas yang memiliki dimensi pemberdayaan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan SMK Go Global.
Deputi Haris menekankan bahwa dampak program akan lebih besar bila diperkuat oleh ekosistem pemberdayaan yang utuh, dan perguruan tinggi memegang peran penting di dalamnya. Kesiapan perguruan tinggi terlihat pada tiga hal. Dalam hal pendampingan, sebanyak 262 perguruan tinggi berkomitmen mendampingi 40 ribu desa hingga tahun 2029. Dalam hal inovasi, gagasan kampus diberi ruang melalui Innovilleague 2026 dan Mandaya Awards 2026. Dalam hal akses pendidikan, 12 perguruan tinggi telah mendeklarasikan komitmen beasiswa dimulai pada tahun akademik 2027, yang diprioritaskan bagi keluarga miskin di desa dan daerah tertinggal.
“Komitmen perguruan tinggi perlu diikuti ukuran. Kami mengajak UNESA dan seluruh perguruan tinggi untuk menempatkan pendampingan di lokasi prioritas dan mengukur hasilnya pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa, bukan hanya anggaran dan fisik, agar dampak kampus bagi desa dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Deputi Haris.
Melalui dialog ini, Kemenko PM terus mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta komunitas lokal. Kolaborasi ini diharapkan mewujudkan pemberdayaan yang terarah dan dampak yang terukur dalam pengentasan kemiskinan di desa.
Post a Comment