News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Walikota Cabut BPR Syariah, DPRD Yogya Minta Alasan Rasional

Walikota Cabut BPR Syariah, DPRD Yogya Minta Alasan Rasional


Anggota DPRD Kota Jogja Muhammad Fauzan (ist)

WARTAJOGJA.ID - Walikota Jogja Haryadi Suyuti mencabut kembali raperda terkait pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembeayaan Rakyat (BPR) Syariah yang telah masuk RPJMD. 

Penarikan tersebut tercantum dalam surat resmi perihal perubahan program pembentukan perda APBD Perubahan 2021, yang dikirim kepada DPRD Kota Jogja, pada 19 Agustus 2021, lalu. 

Surat tersebut menyebutkan berdasarkan surat Walikota Jogja Nomor: 188/825 tanggal 19 Maret 2021 perihal pengiriman raperda, maka mempertimbangkan dua hal. Pertama ,  adanya penggabungan bank syariah milik pemerintah menjadi satu perusahaan yaitu Bank syariah Indonesia, yang mengakibatkan perubahan peta bisnis di perbankan syariah. Kedua, adanya pemisahan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY secara mandiri. 

"Maka Pemerintah Kota Jogja akan lebih baik melakukan penyertaan modal kepasa BPD DIY Syariah," tulis dalam surat tersebut. 

Atas pertimbangan tersebut, Pemkot Jogja bermaksud menarik kembali Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Syariah Jogja, beserta dokumen kelengkapannya. 

Respons tak bisa menerima alasan Walikota terlontar dari Anggota Bapemperda DPRD Kota Jogja Muhammad Fauzan. 

Ia meminta eksekutif memberikan alasan detail dan rasional yang mengajukan penarikan raperda BPR Syariah. Fauzan menegaskan argumen yang disampaikan Walikota tersebut, lemah. 

"Penggabungan Bank Syariah Nasional tidak terkait langsung dengan BPR Syariah," katanya.

Politisi PKS itu juga mengungkapkan pemisahan BPD Syariah tidak bisa menjadi alasan lantaran ada perbedaan skala prioritas kebijakan. BPR Syariah jelas - jelas kebijakan yang tercantum dalam RPJMD, sementara BPD Syariah nantinya urusan penyetoran modal. 

Kemunculan raperda yang sudah sekian lama digadang-gadang warga Jogja itu sudah melalui tahapan kajian. Artinya pembatalan raperda BPR Syariah dengan sendiri mengibiri hasil kajian mendalam yang saat itu dilakukan dari FEB UGM maupun Bagian Perekonomian dan Kerjasama Kota Jogja. 

Terlebih, upaya pembentukan BPR Syariah yang menjadi janji kampanye sekaligus visi misi Kepala Daerah dan telah menjadi kesepakatan bersama DPRD Kota Jogja dan telah dituangkan dalam raperda RPJMD, akan dibatalkan secara sepihak oleh Walikota. 

"Kami di DPRD mempertanyakan komitmen Walikota menjalankan raperda RPJMD secara konsisten," ucap Wakil Ketua Komisi A, itu. (Rls)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment