News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Yogya Evaluasi Kasus Coreng Wisata, Dari Nuthuk Pecel Lele Sampai Jip Merapi

Yogya Evaluasi Kasus Coreng Wisata, Dari Nuthuk Pecel Lele Sampai Jip Merapi




WARTAJOGJA.ID : Sejumlah kasus yang sempat mencoreng sektor wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga kini masih menjadi perhatian pemerintah setempat untuk dievaluasi.

Pada Selasa (8/6), Pemerintah DIY menggelar pertemuan bersama kabupaten/kota untuk membahas lanjut sejumlah persoalan wisata yang sempat muncul itu.

Mulai dari kasus nuthuk (mematok harga tak wajar) menu pecel lele di sirip Jalan Malioboro, tarif parkir nuthuk di dekat Titik Nol Kilometer, sampai persoalan wisatawan yang diwajibkan menyewa jip wisata ketika hendak menyambangi petilasan Mbah Mardijan di lereng Gunung Merapi. 

"Banyaknya masukan masyarakat terkait sektor wisata seperti (kasus) pecel lele, retribusi berkali-kali, tarif parkir, hingga jip wisata itu akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota," ujar Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji Selasa 8 Juni 2021.

Aji menjelaskan kasus-kasus wisata yang sempat viral di media sosial itu telah menjadi masukan penting pemerintah agar mengevaluasi penuh agar tak sampai terulang.

Sebagai contoh soal tarif parkir nuthuk yang berulang kali kasusnya terjadi. 

Aji mengatakan, menindaklanjuti usulan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk merancang penetapan kawasan parkir premium di pusat kota seperti Malioboro, kini dikaji khususnya soal besaran tarif yang sesuai.

"Dulu tarif parkir premium di Yogya tarifnya Rp.5.000 cukup, tapi sekarang mungkin bisa dibuat Rp.10.000 atau Rp.20.000, silahkan saja asal ada dasar hukumnya dari pemerintah daerah," kata Aji.

Aji menuturkan, pemerintah daerah tak menutup mata jika mungkin saat ini tarif parkir kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga aksi parkir nuthuk masih marak. 

"Jadi insentif untuk tukang parkir itu jika Rp 20.000 kan tentu lebih banyak dibanding Rp.5.000 untuk kawasan premium itu, ini juga dipikirkan," katanya.

"Tapi ini belum diputuskan untuk tarif  parkir premium itu, kami masih merancang, tak bisa tiba-tiba dinaikkan tarif parkir tanpa kajian, nanti yang nuthuk jadi pemerintah," Aji menambahkan.
  
Aji mengatakan, jika insentif juru parkir sudah mencukupi melalui tarif kawasan premium itu, maka penegakan hukum jika terjadi kasus nuthuk lagi maka harus lebih ditegakkan. 

"Begitu juga untuk pecel lele, kalau harganya terpasang sejak awal Rp.37.000 juga tak akan viral, kalau melihat itu terlalu mahal mending cari ke tempat lain yang lebih murah," kata Aji.

Soal penentuan lokasi parkir premium itu nanti diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. 

"Di negara-negara maju soal parkir premium ini pun sudah banyak diterapkan, bahwa parkir di tengah kota itu dibuat mahal, tapi mahal bukan dalam rangka nuthuk melainkan membatasi keinginan orang agar tak parkir di kawasan itu," kata Aji.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo mengatakan menindaklanjuti sejumlah kasus parkir hingga pecel lele nuthuk itu, akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk menyelesaikan dan mengantisipasinya.
 
Singgih meminta tak ada lagi oknum-oknum nakal yang nuthuk atau menaikan harga tidak wajar. 

"Peran monitoring dan evaluasi lewat penegakan hukum serta reward and punisment jadi bagian yang sangat penting membuat situasi wisata semakin baik," ujarnya. (Cak/Rls)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment