News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Apresiasi WTP Ke 12 Kali, DPRD Dorong Pemkot Yogya Bereskan Rekomendasi BPK

Apresiasi WTP Ke 12 Kali, DPRD Dorong Pemkot Yogya Bereskan Rekomendasi BPK



Wakil Ketua DPR Kota Yogyakarta HM Fursan


WARTAJOGJA.ID: Laporan keuangan pemerintah daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2020 telah dinyatakan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan DIY.

Perolehan ini menandai keberhasilan pemerintah Kota Yogya yang meraih opini tertinggi tersebut untuk 12 kali berturut-turut.

Mewakili Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta HM Fursan menyatakan legislatif turut mengapresiasi capaian kinerja pemerintah kota di bawah kepemimpinan Walikota Yogya Haryadi Suyuti dan Wakil Walikota Heroe Poerwadi itu.

"Kami berharap di tahun 2021 ini, Pemerintah Kota Yogyakarta bisa mempertahankan capaiannya dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta HM Fursan dalam sambutannya di sela acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 di Kantor BPK RI DIY Rabu 10 Maret 2021.

HM Fursan menuturkan capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta masih terus perlu dibarengi dengan sejumlah langkah evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya.


Wakil Ketua DPR Kota Yogyakarta HM Fursan (kiri) bersama Kepala BPK RI Perwakilan DIY Jariyatna (tengah) dan Wakil Walikota Heroe Poerwadi di Kantor BPK RI DIY Rabu (10/3).


Dari sejumlah catatan yang disampaikan pihak BPK RI Perwakilan DIY itu, DPRD Kota Yogyakarta mendorong agar Pemerintah Kota Yogyakarta bisa cepat menyelesaikan pekerjaan rumah yang berikan sehingga tidak menjadi catatan tersisa periode berikutnya.

"Setidaknya ada 3 catatan terkait pengelolaan anggaran daerah yang musti segera diselesaikan Pemkot Yogya berdasar hasil evaluasi BPK RI Perwakilan DIY," ujar Fursan.

Pertama, soal Premi Jamkesda di Kota Yogyakarta, Fursan meminta Pemkot Yogya agar membereskan pendataan khususnya bagi warga yang statusnya sudah meninggal dunia sesuai rekomendasi BPK RI DIY. Sebab dalam catatan BPK, masih ada sejumlah warga yang meninggal dunia tapi masih mendapat alokasi anggaran dalam Pos Jamkesda sehingga jumlah alokasinya ikut naik.

"Dengan data yang sudah dibereskan, alokasi anggaran untuk Jamkesda bisa diturunkan sesuai jumlah warga yang dilayani," ujar Fursan.

Catatan kedua, DPRD Kota Yogya juga mendorong Pemkot segera menindaklanjuti catatan alokasi pada bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) yang diminta BPK.

"Karena saat ini masih pandemi Covid-19, untuk PUPKP ini mohon benar benar untuk proyek prioritas, sehingga bisa dialihkan sebagaian anggaran untuk penanganan Covid-19," ujar Fursan.

Sedangkan catatan ketiga, DPRD Kota Yogya juga mendorong Pemkot menindaklanjuti alokasi bidang pendidikan. 

"Mohon anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini dicermati benar khususnya untuk mendorong operasional sekolah dan pembelajaran siswa," ujar Fursan. 

Fursan menuturkan, mewakili pimpinan DPRD Kota Yogya, pihaknya menyampaikan Badan Pemeriksa Keuangan telah menjalankan kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan di daerah dengan baik. 

Serangkaian proses pemeriksaan meliputi identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi melalui pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

"Untuk itu, kami juga mengapresiasi kinerja para auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan ketugasan pemeriksaan secara independen, berintegritas, professional demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK," kata dia.

DPRD Kota Yogya pun akan turut mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 tersebut dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi yang menerima hasil laporan keuangan dari BPK RI perwakilan DIY, Rabu, mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memastikan laporan keuangan yang akuntabel.

“Tentunya, penghargaan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ini akan semakin memotivasi pemerintah kota untuk konsisten mengelola anggaran agar selalu akuntabel,” katanya.

Oleh karenanya, dia berharap, seluruh OPD tetap dapat mempertahankan manajemen pengelolaan anggaran yang baik karena beban tanggung jawab yang dipikul akan semakin besar.

“Mempertahankan sebuah prestasi akan lebih sulit dilakukan dibanding meraihnya karena tanggung jawabnya pun semakin besar,” katanya.

Kepala BPK RI Perwakilan DIY Jariyatna mengatakan, pemberian opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah sudah dilakukan sesuai standar penilaian dan pemeriksaan keuangan negara.

“Apa yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut menunjukkan bagaimana manajemen pengelolaan anggaran yang dijalankan pemerintah daerah dan laporan penggunaanya disusun sesuai standar akuntansi pemerintah,” katanya.

Salah satu indikator pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah yang baik, lanjut dia, adalah pada tingkat kesejahteraan masyarakat. 

“Dengan opini WTP, maka harapannya, kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah juga baik karena anggaran dikelola secara akuntabel,” katanya.

Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di DIY berturut-turut berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat opini WTP sebanyak 12 kali sejak tahun 2008. Disusul Pemda DIY pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2013 dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015. 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam mengelola keuangan untuk setiap kegiatan. (Cak/Rls)
 

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment