Yogya Tak Berencana Perpanjang PPKM, Ini Alasannya

warta jogja January 19, 2021 0

 

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad

WARTAJOGJA.ID: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melakukan evaluasi terkait kegiatan pembatasan secara terbatasa kegiatan masyarakat atau PTKM pada Selasa 19 Januari 2021.  

Kebijakan yang ditingkat pusat bernama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Jawa-Bali 11-25 Januari itu sejauh ini dinilai tak efektif untuk menekan kasus baru Covid-19 di DIY.

Justru selama delapan hari kebijakan itu diberlakukan 11-19 Januari 2021, kasus DIY bertambah 2000 kasus lebih. Meski sepekan terakhir kebijakan itu telah membuat turun drastisnya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di DIY.

“Kemungkin besar untuk Yogya kebijakan pembatasan itu tidak diperpanjang, karena tidak terlalu efektif menekan kasus positif Covid-19,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Noviar Rahmad usai rapat koordinasi Selasa 19 Januari 2021.

Meski demikian, Noviar menuturkan, soal ketentuan akhir kebijakan pembatasan itu, pemerintah DIY masih menunggu dari pemerintah pusat. “Karena (untuk PPKM Jawa-Bali) yang memutuskan diperpanjang atau tidak pemerintah pusat,” ujar Noviar.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 DIY Berty Murtiningsih menyatakan situasi COVID-19 di DIY hingga tanggal 19 Januari 2021 terus bertambah signifikan dengan tambahan 287 kasus baru sehingga total terkonfirmasi menjadi 17.515 kasus

Sedangkan saat PTKM mulai dijalankan 11 Januari 2021 lalu, total kasus saat itu masih 15.214 atau dalam delapan hari bertambah 2.301 kasus di DIY.

“Penambahan kasus meninggal sebanyak 1  kasus, sehingga total kasus meninggal menjadi 395 kasus,” ujarnya.

Noviar menambahkan, sejak pemberlakuan kebijakan itu pada 11-17 Januari 2021, setidaknya menemukan 366 pelanggaran yang dilakukan perorangan hingga tempat usaha.

Dari 300 lebih pelanggaran itu, sekitar 60 di antaranya pelanggaran perorangan seperti kebijakan wajib pengenaan masker di tempat umum. Sedangkan sisanya, pelanggaran tempat usaha seperti rumah makan, toko kelontong, konter pulsa dan cafe.

“Untuk tempat usaha, banyak yang belum menerapkan 25 persen makan di tempat, terutama saat jam makan siang,” ujarnya.

Selama sepekan ini total sudah ada 17 pelaku usaha yang mendapat surat peringatan (SP). Pasalnya mereka melanggar jam operasional yang ditentukan.

"Ada juga 5 tempat usaha yang sudah ditutup sementara di wilayah Kabupaten Bantul," ujar Noviar.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X awal pekan ini mengultimatum akan memperpanjang Pembatasan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) itu jika masyarakat tetap abai terhadap disiplin protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Kalau kesadaran masyarakat tetap kurang dan angka positif naik terus, tanggal 25 Januari pasti (PTKM) akan diperpanjang,” ujar Sultan. (Jalu)