News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Di Tengah Covid-19 Yogya Kian Tinggi, DPRD DIY Ramai-Ramai Soroti Manfaat Danais Rp 1,3 T

Di Tengah Covid-19 Yogya Kian Tinggi, DPRD DIY Ramai-Ramai Soroti Manfaat Danais Rp 1,3 T


ilustrasi dana hibah (ist)


WARTAJOGJA.ID: Kalangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) gerah dengan lonjakan kasus baru Covid-19 di wilayah itu yang dirasa kian tak terkendali belakangan.

Tak kurang 3 sosok pimpinan dewan dan alat kelangkapan dewan bersuara atas penggunaan danais di masa pandemi ini.

"Dengan kasus Corona yang semakin hari semakin tinggi di Yogya, Pemerintah DIY sudah saatnya meng-evaluasi diri," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY RB.Dwi Wahyu dalam keterangan pers Senin 4 Januari 2020.

Gugus Tugas Penangangan Covid -19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat kasus kematian akibat wabah bertambah signifikan pasca pergantian tahun baru 2021 ini.

Total jumlah kematian pada 1-3 Januari 2021 saja, ada 28 orang. Sedangkan keseluruhan kematian di DIY tercatat 288 kasus dari jumlah total 12.897 kasus.

Dwi yang juga politikus PDI Perjuangan itu mengatakan evaluasi yang dimaksud khususnya pembiayaan dalam penanganan Covid-19. Sebab saat ini pendapatan daerah tengah drop pasca sektor pendidikan dan pariwisata ikut lumpuh.

Saat pendapatan daerah jatuh itu, di satu sisi Yogya selalu memiliki dana utuh yakni Dana Keistimewaan atau Danais. Jumlah danais yang diterima DIY pada tahun ini dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,3 triliun.

"Bagaimana sekarang dana keistimewaan yang utuh itu  isa menggantikan peran pendapatan daerah yang sedang drop," ujarnya.

Sesuai Undang-Undang Keistimewaan DIY nomor 13 tahun 2012, pemanfaatan danais disebut mengacu lima sektor. Yaitu pertanahan, kebudayaan, kelembagaan, tata ruang, dan pengisian jabatan gubernur/wakil gubernur.

Namun DPRD menilai, pemanfaatan danais itu sebenarnya bisa masuk ke sektor lebih kompleks dan mendesak. Seperti urusan kesehatan dan perekonomian rakyat Yogya yang kini babak belur akibat pandemi.

"Danais harus dievaluasi prioritas pemanfaatannya di tengah situasi seperti ini agar efektif dan dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dwi pun mengkritik keras 'salah kaprah' urusan kebudayaan dari UU Keistimewaan yang selama ini cenderung dipersempit maknanya sehingga seolah hanya sebatas event kesenian atau produksi video-video soal tradisi saja.

"Semua kegiatan yang ada di Yogyakarta ini basisnya adalah budaya," ujarnya. 

Dwi mengingatkan, jika pemerintah DIY tahun lalu pun sudah mengubah nomenklatur untuk penamaan lembaga-lembaga seperti kecamatan menjadi kepanewon/kemantren dan kelurahan menjadi kalurahan atas pertimbangan basis budaya yang diatur UU Keistimewaan.

Maka menurutnya, segala urusan termasuk kesehatan dan ekonomi yang diurusi kapanewon dan kalurahan itu bisa dibiayai dengan dana keistimewaan.

"Kelurahan/kecamatan di Yogya sudah berbasis UU keistimewaan, konsekuensinya ada pembiayaan danais di situ, jangan lagi dipakai untuk kegiatan remeh temeh, " ujar Dwi.

Dwi mendesak penggunaan danais harus lebih terukur. "Dinas (yang mengampu penyaluran danais) harus mengukur juga siapa yang layak masuk (sebagai penerima) danais itu," ujarnya.

Tak jauh beda dengan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menengarai danais sejauh ini masih belum merata untuk rakyat Yogya.

"Setelah sekian lama keistimewaan dengan alokasi danais sejak tahun 2013, salah satu problemnya adalah pemerataan danais," katanya.

Danais masih terkonsentrasi pada lokasi dan program tertentu, belum bisa merata dirasakan manfaatnya oleh desa dan dusun dusun di DIY.

"Bahwasanya danais untuk alokasi program keistimewaan itu betul, tidak semua urusan bisa dibiayai danais itu juga betul, tetapi bab kreativitas implementasi dan membuat program hingga merata itu masalah lain lagi," katanya.

Kalau dibreakdown, ujar dia, penerima manfaat danais berdasarkan kabupaten atau kota mungkin bisa dibilang merata. Tapi kalau dilihat ke wilayah lebih kecil di desa apalagi dusun, akan terlihat bahwa sangat tidak merata.

"Semestinya danais bisa dialokasikan ke desa desa dalam bentuk penguatan alokasi dana desa istimewa. Dengan mengubah nomenklatur desa menjadi kelurahan ini jadi memungkinkan. PR nya adalah perlu regulasi tambahan yang memunhkinkan danais ini disebar merata ke kelurahan kelurahan dalam.bentuk alokasi dana kelurahan, bukan bantuan sosial atau hibah," katanya.

Semua regulasi diatasnya, kata Huda, memungkinkan untuk itu. Misal satu kelurahan mendapatkan alokasi 1 milyar saja, akan memerlukan 500 an milyar dan penggunaan nya sesuai mekanisme aturan alokasi dana desa. 

Bisa dimanfaatkan untuk berbagai program keistimewaan yang dimusyawarahkan oleh kalurahan/desa sesuai kebutuhan, bukan topdown seperti saat ini.

Lalu Ketua Komisi B DPRD DIY Danang Wahyu Broto dari Fraksi Gerindra juga mengungkap kegerahannya.

Danang mengaku sempat mendengar langsung dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X bahwa danais bisa digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah refocussing atas danais itu yang tidak segera disusun (dinas terkait)" kata dia.

Danang mengatakan seharusnya dinas terkait segera menjabarkan refocussing anggaran segera disusun sehingga dana itu bisa teralokasikan untuk penanganan sektor mendesak seperti kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Pegiat Jogja Cooruption Watch Baharudin Kamba mengatakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2021 ini akan mendapatkan dana keistimewaan (Danais) sebanyak Rp 1,32 triliun. 

Dana tersebut rencananya akan lebih diperuntukkan urusan kepentingan kebudayaan. 

"Danais sebanyak itu sangat rawan disalahgunakan, jika pengawasan dan pelibatan dari masyarakat minim,"kata Kamba.

Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan danais tersebut. Banyaknya dana keistimewaan itu rawan diselewengkan dan dapat melahirkan benih-benih korupsi, maka Jogja Corruption Watch (JCW) mendorong KPK untuk melakukan pengawasan secara  ketat. 

Pengawasan KPK diperlukan karena bagian dari tugas KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. (Cak/Rls)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a comment