Libur Akhir Tahun, Sultan HB X: Asosiasi Wisata Harus Ikut Kontrol

warta jogja November 24, 2020 0

 

WARTAJOGJA.ID:  Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta berbagai organisasi dan asosiasi usaha pariwisata beperan dalam penegakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 menyambut libur akhir tahun nanti.

Sultan menuturkan, dalam upaya pengendalian Covid-19 di masa liburan, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah mengeluarkan kebijakan tentang penegakan protokol itu.

Namun, ujar Sultan, terkait urusan teknis tegakknya protokol di destinasi serta lokasi usaha jasa pariwisata seperti perhotelan dan restoran, pihak pengelola destinasi juga asosiasi seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang lebih memiliki peran besar.

“Jadi hotel dan restoran dibuka silahkan, kami (pemerintah) hanya mengeluarkan kebijakan penegakan protokol kesehatan,” ujar Sultan Selasa 24 November 2020.

Aspek teknis penegakan protokol yang perlu diawasi pengelola atau asosiasi itu, ujar Sultan, misalnya di hotel yang memiliki fasilitas kolam renang dengan ukuran tertentu. Maka hanya pihak hotel yang bisa mengatur, berapa maksimal wisatawan yang bisa memakai kolam renang itu pada satu waktu bersamaan.

Sebab hal seperti ini menimbang juga luasan kolam renang tiap hotel yang kemudian dipakai untuk menghitung jumlah maksimal penggunannya agar tetap sesuai protokol kesehatan.

“Jadi asosiasi (pelaku usaha wisata) ini kami perankan sebagai subyek dalam penegakan protokol, termasuk yang menerbitkan sertifikat apakah hotel tertentu layak beroperasi atau tidak,” ujar Sultan.

Hanya saja, Sultan juga mewanti-wanti, bahwa pemerintah daerah sebagai regulator juga tetap akan menegakkan aturan yang sudah berlaku dalam upaya pemutusan mata rantai penularan Covid-19.

Salah satunya menindaktegas layanan jasa wisata yang tidak patuh protokol kesehatan sehingga berpotensi memunculkan kasus atau klaster baru penularan Covid-19.

“Kalau ada (pengguna jasa usaha wisata) yang positif Covid-19 ya akan kami tutup operasionalnya,” ujar Sultan.

Dengan tegaknya aturan penerapan protokol kesehatan itu, ujar Sultan, seharusnya bisa mendorong asosiasi pelaku usaha jasa wisata lebih ketat menjaganya.

Misalnya pelaku usaha perhotelan berani untuk menolak wisatawan yang tidak memiliki kelengkapan atau syarat-syarat untuk menginap di hotel miliknya.

Sultan menuturkan, dengan terlibatnya para pelaku usaha jasa wisata secara kompak ikut mencegah potensi penularan, maka menurut Sultan tak perlu kebijakan khusus. Seperti pengetatan kunjungan ke Yogyarta.

Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajoen Setyaningastutie menuturkan dalam persiapan masa libur panjang akhir tahun mendatang, salah satu yang dikaji adalah penambahan tenaga kesehatan.

Untuk menambah tenaga kesehatan ini Dinas Kesehatan DIY tengah berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar dapat memenuhi kebutuhan itu secepatnya.

“Ada sekitar 150-200 orang berbagai tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli teknologi laboratorium medis, radiografer, dan tenaga medis lainnya,” ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Noviar Rahmad menuturkan menghadapi libur akhir tahun, pihaknya akan lebih menggencarkan pengecekan kerumunan massa setiap harinya di tempat-tempat hiburan, wisata, dan perkantoran.

"Termasuk saat libur panjang nanti, kami menurunkan 459 personil setiap harinya untuk di lapangan, khususnya lokasi usaha pendukung wisata,” ujarnya.

Noviar memastikan, bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan protokol kesehatan akan dikenai sanksi sesuai aturan berlaku. “Termasuk sanksi penutupan operasional sementara bagi tempat usaha yang melanggar protokol," katanya. (Cak/Rls)