News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Sultan HB X Tetap Naikkan Upah Minimum Provinsi Yogya Tahun 2021 Sebesar 3,54 Persen

Sultan HB X Tetap Naikkan Upah Minimum Provinsi Yogya Tahun 2021 Sebesar 3,54 Persen



ilustrasi upah (ist)

WARTAJOGJA.ID : Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memutuskan tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2021.

"Untuk UMP DIY tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.765.OOO,- atau naik  sebesar 3,54% dari upah minimum berlaku pada tahun 2020 ini," ujar Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Aria Nugrahadi Sabtu 31 Oktober 2020.

Kebijakan kenaikan upah itu pun diteken Gubernur DIY melalui Surat Keputusan Gubemur DIY nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021, tanggal 31 Oktober 2020. 

Aria mengatakan keputusan Sultan HB X untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi tahun 2021 mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020.

Rekomendasi Dewan Pengupahan DIY itu merupakan hasil Sidang Pieno Dewan Pengupahan DIY yang dihadiri oleh ketiga unsur Dewan Pengupahan yaitu unsur pemerintah, unsur pekerja/buruh, dan unsur pengusaha. 

"Dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha pada saat pandemi Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif," katanya.

Adapun hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang disepakati berupa saran dan pertimbangan kenaikan Upah Minimum, sebesar 3,33% berdasarkan kajian tenaga ahli menggunakan data BPS (pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional) dan sebesar 4% berdasarkan permintaan dari unsur pekerja/buruh. 

Adapun dari unsur pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan Upah Minimum sebesar 3,33% hasil kajian tenaga ahli.

"Berdasarkan pertimbangan rekomendasi di atas, Gubemur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi DIY tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 dan berlaku mulai 1 Januari 2021," ujarnya.

Pengambilan keputusan Gubernur tersebut, merupakan kewenangan kepala daerah dalam hal penetapan Upah Minimum Provinsi, sebagai jaring pengaman, sesuai PP 78 tahun 2015. 

Hal tersebut mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini.

Aria menambahkan keputusan gubernur untuk menaikkan UMP DIY telah didasari pertimbangan dan kebijakan yang mendalam. Serta mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi Covid19, serta peningkatan perekonomian bagi pekerja dan keberlangsungan usaha.

Sebelumnya melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 yang diterbirkan tanggal 26 Oktober 2020, pemerintah pusat merekomendasikan upah minimum besarannya sama dengan tahun ini alias tidak naik. (Cak/Rls)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a comment