News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Yogya Lipatkan Anggaran Untuk Ringankan Tunggakan SPP Sekolah

Yogya Lipatkan Anggaran Untuk Ringankan Tunggakan SPP Sekolah



WARTAJOGJA.ID.: Jelang tahun ajaran baru yang masih diselimuti pandemi Covid, ada sejumlah kebijakan ditempuh DPRD Kota Yogyakarta.

Muhammad Ali Fahmi, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mengatakan di saat wabah covid-19 yang terjadi saat ini, sektor pendidikan memang paling terdampak.

"Siswa memang belajar di rumah namun tak sedikit yang kesulitan membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah karena pandemi ini juga mengganggu ekonomi para wali murid," kata Fahmi Senin 1 Juni 2020. 

Atas situasi itu, dalam rapat Komisi D DPRD Kota Yogya bersama Dinas Pendidikan terkait beberapa waktu lalu telah dibahas peralihan pos APBD di masa tanggap darurat.

"Dari hasil rapat itu disepakati bansos berupa keringanan tunggakan SPP sekolah yang semula alokasinya Rp 700 juta sudah kami naikkan menjadi Rp 2 milyar. Pos anggaran ini kami naikkan mengingat akan semakin banyak orang tua siswa yang membutuhkan keringanan biaya SPP," kata Fahmi.

Bansos keringanan tunggakan SPP untuk siswa ber-C1 alamat Kota Yogyakarta baik yang kurang mampu ditunjukkan dengan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) maupun siswa non KMS. Ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta. 

"Kecuali tunggakan SPP SMA/SMK negeri tidak dibiayai Pemkot karena sudah diampu pemerintah Provinsi DIY,"

Fahmi merinci siswa yang dapat mengakses bansos SPP itu merupakan siswa yang naik kelas 5 dan lulus kelas 6 SD/sederajat, naik kelas 8 dan lulus kelas 9 SMP/sederajat, naik kelas 11 dan lulus kelas 12 SMA/SMK/sederajat. 

Di samping itu siswa lulus SD, SMP, SMA/SMK atau sederajat yang lulus tahun 2010 sampai dengan 2019 juga dapat mengajukan keringanan.

Khusus siswa KMS  yang sekolah di dalam Kota dapat mengakses diurus melalui sekolah masing-masing. Sedangkan siswa yang lain dapat mengurus sendiri dengan melengkapi berkas persyaratan. 

Berupa rincian tunggakan dari sekolah, surat keterangan dari sekolah tentang kondisi ekonomi orang tua siswa, fotokopi C1, fotokopi ijasah/rapor dan surat pernyataan tidak mampu bayar tunggakan dari orang tua bermaterai 6 ribu dengan mengetahui RT-RW. 

"Kemudian surat dibawa ke Dinas Sosial Kota Yogya untuk mendapat rekomendasi, selanjutnya dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Jalan Hayam Wuruk Kota Yogyakarta," ujarnya.

(Cak/Rls)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

2 comments

  1. Bagaimana dengan anak TK mas Fahmi? Semoga ada kebijakan keringan juga..krn sama sama berdampak...krn untuk memberikan hr guru Persyarikatan menggunakan iuran spp

    ReplyDelete
  2. Kalo anak kelas 1 SD naik.ke kls 2 bisa mengajukan tidak? Untuk daftar ulang jg cukup berat belum tau saya biaya dari mana.kebetilan anak saya SD swasta

    ReplyDelete